JAYAPURA, MAMBRUK VOICES - Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua,
Anna Sawai mengatakan, hingga kini Provinsi Papua belum miliki Badan
Penyuluhan Pertanian, di mana dari 33 provinsi di Indonesia, 26 provinsi
sudah memiliki lembaga tersebut.
“Semestinya
Papua sudah saatnya miliki badan penyuluhan pertanian dalam rangka
pendampingan para Petani dalam usaha taninya,” ujarnya kepada wartawan
di sela-sela Rapat Kordinasi dan Singkronisasi Pembangunan Perkebunan
dan Peternakaan se-Provinsi Papua tahun 2013 di Hotel Horizon Jayapura,
Rabu (19/2) kemarin.
Menurutnya,
peranan badan penyuluhan pertanian di Papua sangat dibutuhkan untuk
memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada Petani, sehingga dapat
mencapai swasembada dan kemandirian pangan secara berkelanjutan di
Papua.
“Pasalnya
Petani di Papua berbeda dengan petani di daerah lain, petani kita perlu
mendapat pendampingan oleh karena itu, lembaga penyuluhan harus kita
dorong dan segera di bentuk di tanah Papua,” katanya.
Ia
menjelaskan, konsep pembentukan badan penyuhan sebenarnya sudah ada,
bahkan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan
dengan ketahanan pangan. Maka dari itu, ia berharap badan penyuluhan
pertanian ini akan terbentuk dalam tahun ini juga.
“Kami
akan melakukan koordinasi dengan Gubernur untuk pembentukan badan
penyuhan pertanian Papua, kita harapkan Gubernur bisa mendukung
pembentukan badan ini, sehingga membantu pendampingan kepada
saudara-saudara petani kita yang berada di wilayah pegunungan Papua,”
tutur Anna Sawai.
Mengenai
tenaga penyuluh, lanjutnya, sebenarnya tidak sulit namun di tingkat
Provinsi Papua kelembagaan penyuluh ini belum ada hingga kini, sehingga
tidak ada pendampingan yang baik kepada para petani di Papua.
Diakuinya,
khusus untuk wilayah pegunungan yang sering terjadi bencana kelaparan,
itu disebabkan oleh tidak adanya lumbung-lumbung pangan di daerah
tersebut, dimana seharusnya setiap distrik harus ada lumbung pangan.
Masih
menurutnya, para petani di wilayah pegunungan juga perlu ada
pendampingan yang baik. "Sejumlah petani selama ini menjadi tidak pernah
tahu bagaimana cara mengatasi masalah hama, mengingat tidak ada
penyuluh. Di sisi lain untuk mengandalkan penyuluh dari dinas terkait,
sangat kurang efektif karena jumlahnya terbatas,” ujarnya.
Akibat
teknologi pertanian yang tidak seluruhnya bisa terserap ke para petani
karena minimnya petugas penyuluh pertanian, tentu saja mengakibatkan
produksi sejumlah komoditas pertanian tidak maksimal.
"Petani
kita di Papua perlu pendampingan, dan untuk mengatasi masalah tersebut,
kami pun akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten,”
tandasnya [ias].
Sumber: Papua Pos
0 komentar:
Posting Komentar